Karanganyar, Sekitar 30 peserta mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kritis Tanpa Memecah, Bersatu dalam Pancasila”, dengan subtema “Berani Mengkritik, Siap Memberi Solusi”, yang mengangkat topik diskusi “Peran Pemuda dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah”.
Kegiatan dilaksanakan pada Minggu, 27 September 2026, pukul 20.00–22.30 WIB, bertempat di Ruang Anthurium, Rumah Dinas Bupati Karanganyar. FGD menghadirkan Boby Putra Aditya, Ketua Umum DPD KNPI Karanganyar, dan Saefudin, Dosen/Akademisi Universitas Muhammadiyah Karanganyar, sebagai narasumber.
Diskusi membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, khususnya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi ekonomi, serta pembangunan infrastruktur.
Dalam pemaparannya, Boby Putra Aditya menyampaikan bahwa pemuda memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan. Menurutnya, pemuda tidak harus menempatkan diri sebagai pihak yang selalu berseberangan dengan pemerintah, tetapi dapat mengambil posisi sebagai mitra kritis yang memberikan dukungan terhadap kebijakan yang memberikan manfaat sekaligus menyampaikan kritik terhadap hal-hal yang masih perlu diperbaiki.
“Kita bisa mendukung kebijakan pemerintah yang memang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, ketika ada hal yang perlu dikritisi, pemuda juga harus berani menyampaikan kritik. Yang terpenting, kritik tersebut harus konstruktif dan disertai dengan solusi,” ujar Boby.
Terkait program MBG, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur, Boby mendorong pemuda untuk tidak hanya melihat persoalan dari satu sisi. Kebijakan pemerintah perlu dikawal agar pelaksanaannya dapat berjalan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Saefudin menekankan pentingnya kritik berbasis data dan kajian dalam mengawal kebijakan pemerintah. Sebagai akademisi, ia mendorong pemuda untuk membangun budaya diskusi yang mengedepankan fakta serta memahami persoalan secara menyeluruh sebelum menyampaikan kritik.
Menurut Saefudin, kritik terhadap kebijakan publik akan lebih konstruktif apabila didukung oleh data yang valid dan mampu menunjukkan persoalan sekaligus memberikan alternatif penyelesaian.
“Berani mengkritik harus diikuti dengan kemampuan untuk memberikan dasar yang jelas. Data dan fakta menjadi penting agar kritik tidak berhenti sebagai opini, tetapi dapat menjadi masukan yang bisa dipertimbangkan dalam perbaikan kebijakan,” jelas Saefudin.
Dalam sesi diskusi, peserta turut membahas berbagai tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, mulai dari efektivitas program MBG, kondisi perekonomian masyarakat, hingga pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur.
Sekitar 30 peserta yang hadir juga diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan, pertanyaan, dan masukan. Diskusi berlangsung secara interaktif dengan menempatkan pemuda sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawasi sekaligus memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan.
Melalui FGD tersebut, para peserta diharapkan dapat membangun pola komunikasi yang kritis namun tetap menjaga persatuan dan kondusivitas. Kritik terhadap kebijakan pemerintah dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi, sementara dukungan terhadap kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat tetap dapat berjalan secara bersamaan.
Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 22.30 WIB tersebut menjadi ruang bagi pemuda untuk memperkuat pemahaman mengenai peran mereka dalam mengawal kebijakan publik dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Berani mengkritik, siap memberi solusi menjadi pesan utama yang mengemuka dalam kegiatan tersebut, sehingga pemuda diharapkan tidak hanya menjadi penyampai aspirasi, tetapi juga mampu menghadirkan gagasan dan solusi yang konstruktif bagi masyarakat.